Mulai April 2026, Sekolah Terapkan Sistem Daring-Luring Demi Hemat Energi
humannesia.com / JAKARTA – Pemerintah sedang mematangkan kebijakan efisiensi energi nasional sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia yang menembus angka USD 100 per barel. Kebijakan ini akan berdampak pada pola operasional perkantoran hingga sektor pendidikan melalui penyesuaian metode pembelajaran.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengonfirmasi bahwa rencanyanya mulai April 2026, sekolah-sekolah akan menerapkan kombinasi pembelajaran daring (online) dan luring (tatap muka) yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.
Strategi Pembelajaran Hybrid
Pratikno menegaskan bahwa meski ada penghematan, kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
Mata Pelajaran Teoretis: Diarahkan menggunakan metode daring untuk mengurangi mobilitas dan penggunaan energi gedung.
Kegiatan Praktikum: Tetap diwajibkan berlangsung secara tatap muka di sekolah.
Landasan Kebijakan: Perumusan ini merujuk pada data efektivitas pengaturan mobilitas saat pandemi COVID-19 lalu.
"Untuk menjaga kualitas pendidikan, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” ujar Pratikno dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (17/3).
Lima Strategi Utama Penghematan Energi
Pemerintah telah menyepakati lima langkah strategis lintas instansi guna menekan beban fiskal negara:
Fleksibilitas Kerja (WFA): Penerapan skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Digitalisasi: Penguatan pemanfaatan platform digital dalam pelayanan publik.
Pembatasan Dinas: Pengetatan mobilitas perjalanan dinas pejabat negara.
Efisiensi Gedung: Penghematan energi operasional di gedung-gedung perkantoran pemerintah.
Pendidikan Adaptif: Penerapan metode pembelajaran daring dan luring bagi siswa.
Dampak Geopolitik Global
Tekanan ekonomi ini dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Ketegangan tersebut mengganggu stabilitas di Selat Hormuz, yang merupakan jalur krusial bagi lalu lintas kapal pengangkut minyak dunia.
Mantan Rektor UGM tersebut optimistis bahwa langkah ini tidak akan melumpuhkan pelayanan publik. "Kebijakan ini diambil agar efisiensi energi berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," pungkasnya.
