Tunjangan Sertifikasi Guru Akan Dihapus? Ini Penjelasan Menteri Keuangan
humannesia.com – Sering terdengar beberapa desas desus mengenai tunjangan sertifikasi guru, ini merupakan salah satu hal yang krusial bagi seorang guru. Dimana Tunjangan guru itu terdiri dari beberapa jenis tunjangan
Tunjangan Sertifikasi Guru merupakan tunjangan yang diberikan kepada seorang guru yang lulus dalam melaksanakan Pendidikan Profesi Guru atau disebut juga dengan PPG. Tunjangan sertifikasi guru ini diatur dalam Undang- Undang Guru dan Dosen, dimana Guru dan Dosen memiliki hak untuk mendapatkan sebuah tunjangan.
Lalu, apa benar tunjangan tersebut akan dihapuskan? mari simak penjelasan Menteri Pendidikan selengkapnya.
Pada Senin, 30 Mei 2022 Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pidatonya yang membahas mengenai anggaran pendidikan.
Anggaran pendidikan yang dimaksud dalam pidato tersebut adalah mengenai pengadaan beasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar dan Tunjangan Sertifikasi Guru yang dibahas dalam salah satu sidang kabinet terbatas.
“Di dalam sidang kabinet terbatas, bersama Bapak Presiden, wakil Presiden dan para Menteri. Membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan seperti diketahui untuk penyusunan APBN 2023 tahun depan, memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang termasuk pembahasan di dalam sidang kabinet.
Disamping itu, untuk anggaran pendidikan direncanakan meningkat untuk anggaran tahun 2023 yang akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022.
Peningkatan anggaran ini mencapai sekitar Rp. 595,9 Triliun hingga Rp. 563,6 Triliun. Peningkatan anggaran pendidikan ini sebagai upaya untuk mendukung berbagai kebutuhan belanja pendidikan di Indonesia.
Beberapa kebutuhan belanja pendidikan yang dimaksudkan ini adalah belanja seperti beasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) baik diperuntukan siswa maupun mahasiswa.
“Ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan, termasuk beasiswa kepada murid-murid yaitu 20 juta siswa,” kata Sri Mulyani. “Kartu Indonesia Pintar sebanyak 973,3 ribu akan mendapat beasiswa,” ujarnya.
Selain pembahasan mengenai Kartu Indonesia Pintar untuk para siswa dan mahasiswa, anggaran pendidikan juga berlaku untuk para pendidik. Yaitu berkaitan dengan untuk memenuhi kebutuhan Tunjangan Sertifikasi Guru bagi yang telah melakukan Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta Pengawai Negeri Sipil (PNS).
“Juga untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264 ribu orang,” ucap Sri Mulyani
Sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi bahwa Anggaran belanja Menteri keuangan untuk pendidikan juga berlaku untuk memenuhi kebutuhan Tunjangan Sertifikasi Guru.
Demikian informasi mengenai kabar dihapusnya tunjangan sertifikasi guru dan penjelasan lengkap dari Menteri Keuangan .
Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan serta informasi yang tepat.
