Syarat Sertifikat CKS dan Guru Penggerak Resmi Dihapus dalam Penugasan Kepala Sekolah
Dalam peraturan baru ini, terdapat perubahan mendasar mengenai persyaratan dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah, terutama dengan dihapuskannya kewajiban memiliki Sertifikat Calon Kepala Sekolah (CKS) maupun sertifikat Guru Penggerak sebagai prasyarat mutlak untuk menjadi kepala sekolah.
Kebijakan ini secara resmi tertuang dalam Pasal
33, yang menyatakan bahwa dua peraturan sebelumnya dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku sepanjang mengatur tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.
Sebagai gantinya, Permendikdasmen 7 Tahun 2025 mengatur sistem baru dalam penyediaan calon kepala sekolah melalui tahapan yang lebih terstruktur namun tidak bergantung pada satu jalur pelatihan tertentu.
Terdapat tiga tahapan utama dalam proses penyiapan calon kepala sekolah: pengusulan,
seleksi administrasi dan substansi, serta pelatihan bakal calon kepala sekolah.
Pelatihan ini menjadi satu-satunya pelatihan resmi yang menghasilkan sertifikat
pelatihan calon kepala sekolah yang diakui untuk proses penugasan.
Persyaratan Calon Kepala Sekolah
Dalam peraturan ini, Pasal 7 menjelaskan bahwa guru
yang dapat diusulkan sebagai calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah syarat, antara
lain:
- Memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi.
- Memiliki sertifikat pendidik.
- Bagi
guru berstatus PNS, memiliki pangkat paling rendah Penata
(III/c), dan bagi PPPK, minimal jenjang jabatan Guru Ahli
Pertama dengan pengalaman kerja 8 tahun.
- Mempunyai
pengalaman manajerial minimal 2 tahun di satuan pendidikan,
organisasi pendidikan, atau komunitas pendidikan.
- Memiliki
hasil penilaian kinerja “Baik” selama 2 tahun terakhir.
- Tidak
pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjadi
tersangka atau terdakwa, dan berusia paling tinggi 56 tahun pada
saat penugasan.
- Bersedia
ditempatkan di wilayah manapun sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,
dibuktikan dengan pakta integritas.
Jika tidak tersedia guru yang memenuhi kriteria golongan
atau jabatan tersebut, Pasal 7 ayat (2) juga memberi kelonggaran bagi
pemerintah daerah untuk mengusulkan guru dengan pangkat Penata Muda Tingkat
I (III/b) atau guru PPPK dengan pengalaman 4 tahun.
Seleksi dan Pelatihan
Setelah memenuhi syarat administratif dan diusulkan melalui
sistem informasi kementerian, calon kepala sekolah akan mengikuti dua tahap
seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi substansi. Tahap
administrasi menilai kelengkapan dokumen dan validitas persyaratan, sedangkan
seleksi substansi menilai kompetensi calon secara lebih mendalam.
Calon yang dinyatakan lolos seleksi kemudian mengikuti Pelatihan
Bakal Calon Kepala Sekolah, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
melalui UPT atau lembaga yang ditetapkan. Pelatihan ini tidak hanya membekali
calon dengan wawasan manajerial dan kepemimpinan, tetapi juga akan menjadi
dasar penerbitan sertifikat pelatihan, yang menjadi prasyarat utama
penugasan.
Mekanisme Penugasan dan Masa Jabatan
Penugasan guru sebagai kepala sekolah, sebagaimana diatur
dalam Pasal 16 hingga Pasal 22, dilakukan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) berdasarkan hasil pelatihan dan rekomendasi dari tim
pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Tim ini terdiri dari unsur
sekretariat daerah, dinas pendidikan, dan dewan pendidikan, dengan jumlah
anggota ganjil antara 5 hingga 9 orang.
Masa penugasan ditetapkan selama dua periode berturut-turut,
dengan durasi empat tahun setiap periode (Pasal 23). Dalam kondisi
tertentu, jika tidak tersedia pengganti yang memenuhi syarat, kepala sekolah
dapat diperpanjang penugasannya untuk satu periode tambahan dengan syarat memiliki
nilai kinerja “Sangat Baik” dalam dua tahun terakhir (Pasal 24).
Peraturan ini juga mengakomodasi penugasan kepala sekolah di
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan di Sekolah Indonesia
Luar Negeri (SILN), dengan mekanisme dan ketentuan tersendiri yang diatur dalam
Pasal 17 hingga Pasal 21.
Ketentuan Peralihan
Untuk mengantisipasi transisi dari peraturan lama ke peraturan baru, Pasal 31 dan 32 memberikan ketentuan peralihan yang mengatur bahwa kepala sekolah yang sedang bertugas tetap melanjutkan masa jabatannya hingga periode berakhir. Sementara itu, bagi daerah yang belum memiliki calon kepala sekolah bersertifikat pelatihan, diperbolehkan mengangkat guru yang memenuhi syarat umum untuk satu periode penugasan.
Namun, jika ingin ditugaskan kembali, guru tersebut wajib memiliki sertifikat pelatihan sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
Penegasan Akhir
Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 secara tegas memberikan
arah baru dalam manajemen penugasan kepala sekolah, dengan menitikberatkan pada
kompetensi nyata, pengalaman, dan pelatihan internal yang diselenggarakan
pemerintah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi guru-guru yang
berprestasi untuk menempati posisi kepemimpinan di sekolah.
Peraturan ini telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8
Mei 2025 dan mulai berlaku sejak diundangkan. Seluruh ketentuan sebelumnya
yang bertentangan dengan peraturan ini, khususnya terkait penugasan guru
sebagai kepala sekolah, dinyatakan tidak berlaku.
Dengan diberlakukannya peraturan ini, pemerintah berharap
tercipta mekanisme penugasan kepala sekolah yang lebih objektif, fleksibel, dan
responsif terhadap kebutuhan satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
