TEKA-TEKI RESHUFFLE PARA MENTERI, MENDIKBUD BAKAL SIAPA ?

HumanNesia - Awalnya saya optimis ketika Mas Menteri Nadiem di posisi Mendikbud. Saya melihat Jokowi berani keluar dari tradisi dengan menempatkan pengusaha muda digital di bidang pendidikan. Lazimnya hampir setiap periode presiden, Muhammadiyah yang biasanya nge-post di sana. Meski masih menyisakan Menko Muhadjir, namun hubungan Muhammadiyah dengan Mendikbud terbaca kurang mesra. Terakhir kita ingat bagaimana Muhammadiyah keluar dari program Kemendikbud, POP.

Ini kali kedua Jokowi berani menempatkan non Muhammadiyah di posisi Mendikbud, sebelumnya Jokowi memberi kesempatan kepada Anies Baswedan yang akademisi, juru bicara Jokowi saat pemenangan periode I, bukan Muhammadiyah. Anies memberi ciri pendidikan karakter di pendidikan Indonesia, namun di awal, Anies sempat kontroversi dan salah jalur, ketika mengembalikan KTSP dari K13 dengan menggunakan surat edaran Mendikbud. Padahal lahirnya K13 bersumber dari Permendikbud.

Ketika Mas Nadiem baru menjabat, kami di Ikatan Guru Indonesia saat itu menaruh harapan besar pada beliau. Beberapa ide kami sempat ditentang habis-habisan. Di daerah kami sempat dimusuhi. Sebut saja ketika Kemendikbud mengeluhkan kekurangan guru, kami menawarkan solusi mengembalikan sementara Pengawas Sekolah menjadi guru.

Fungsi supervisi lebih dekat dengan kepala sekolah bagi gurunya. Pengawas kita tahu bersama berada pada posisi rekomendasi, yang terkadang jarang memperoleh kuku untuk dituruti di sekolah. Tujuan IGI saat itu juga sebenarnya menguatkan pengawas sekolah. Jika memang tidak dikembalikan ke guru, maka harus ada regulasi menempatkan pengawas pada posisi yang "wajib" dituruti sebagai konsultan pendidikan. Bukan hanya mengawas dan membina sekolah, namun juga menjamin kualitas di satuan pendidikan.

Ikatan Guru Indonesia juga memandang kurikulum sekarang sangat berat dijalankan, terutama di bidang pendidikan menengah. Empat belas bidang studi minimal yang diajarkan per minggu sungguh penyiksaan bagi perkembangan kognitif siswa. Ketum IGI saat itu, Mrr Muhammad Ramli Rahimm menyarankan cukup 5 sampai 6 bidang studi saja per semester. Jika sudah pernah diajarkan pada pendidikan dasar, atau sudah pada semester lalu, apa harus diajarkan untuk semester depan ? (mengenai beban ini akan saya tuliskan kajian pada tulisan lain). Ide itu sangat sulit diterima oleh beberapa asosiasi guru, alasan utama selalu pada esensi pelajaran, ujung-ujungnya khawatir dengan hilangnya tunjangan TPP karena kurang jam mengajar. Padahal pasti ada regulasi lain yang mengatur hak guru tetap tercapai.

Segelintir ide IGI saat itu belum terlihat menjadi suatu regulasi di Kemendikbud, meski saat beberapa pertemuan langsung IGI dan Kemendikbud, kita selalu konsisten menyuarakan hal tersebut. Bukan hanya beban kurikulum, sempat saat pertemuan dengan GTK Kemendikbud, dalam kapasitas sebagai Sekjend IGI saat itu, saya menyuarakan tentang pelindungan dan kesejahteraan guru. Ketua Umum IGI periode saat itu, Kanda MRR juga sering menyuarakan tentang beban guru termasuk ketika beliau jumpa dengan Mas Nadiem.

Dengar kabar sih, kurikulum bakal akan terjadi penyederhanaan, terutama di SMA sederajat. Semoga usulan IGI mulai diakomodasi.

Kesempatan terakhir dengan Direktorat SMA, saya sempat mengkritisi langsung tentang kebijakan BOS Afirmasi tahun 2019 dan belajar.id, meski saat itu saya tidak menjadi representasi IGI. Kesempatan langsung tersebut tidak saya sia2kan untuk menyampaikan uneg-uneg. Pembelian Tablet melalui BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019 sebenarnya memberi harapan baru dalam digitalisasi pendidikan Indonesia. Hadirnya Rumah Belajar sebagai LMS dari Kemendikbud harusnya diperkuat dan diperbaiki beberapa kekurangan yang pernah disarankan sebagai bagian dari pengembangan platform. Sayangnya, 2021 Kemendikbud hadir bersama belajar.id dengan LMS berplatform Google Suite (Google Classroom). Kenapa tidak mengintegrasikan drive belajar.id ke Rumah Belajar. Tablet di sekolah pun pada akhirnya banyak yang sia-sia, tidak ada regulasi pemakaian atau peminjaman kepada siswa.

Mas Menteri dengan jiwa enterpreneur sebenarnya memberi nuansa baru dalam Pendidikan Indonesia. Kebijakannya begitu menggembirakan pada awal kepemimpinannya. Namun terkadang, kebijakan Mas Menteri terlalu merdeka sebagaimana tagline Merdeka Belajar. Akhirnya semua kemudian dilimpahkan pada sekolah. Puluhan tahun, kebijakan berasal dari atas, sekolah ibarat operator dari kebijakan. Ketika diberi kemerdekaan tanpa ada pembekalan interpretasi kebijakan, akhirnya menyisakan kebingungan. Terakhir kurikulum masa darurat dengan pemangkasan Kompetensi Dasar tidak diikuti kebijakan penyelenggaraan pendidikan dengan diferensiasi zona pandemi, sangat merdeka diterjemahkan sekolah. Penjaminan kualitas dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan hampir tidak ada. Kecuali tuntutan laporan secara rutin.

Saya masih berharap Mas Nadiem kembali dipercaya pada pos Mendikbud, sembari saya ingin melihat program-program penggerak yang sedang digulirkan. Meski saya sendiri belum tergerak untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Namun mari kita beri kesempatan melihat berjalannya program Organisasi Penggerak, Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Semoga ada perbaikan dalam pendidikan kita. Selain saya sangat senang dengan fokusnya Kemendikbud pada Literasi dan Numerasi, saatnya kita bukan hanya mengejawantahkan dalam asesmen, namun juga diikuti dalam pembelajaran. Kebijakan yang paling saya apresiasi dari kepemimpinan Mas Nadiem tentu saja penghapusan Ujian Nasional.

Tapi urusan pos Menteri bukan domain saya, malah saya jadi khawatir, seperti tahun2 lalu, saya sama sekali tidak berharap dijadikan menteri, ternyata emang beneran tidak jadi menteri :D. Mendikbud ke depan pasti lebih berat karena peleburan Ristekdikti pada Kemendikbud. Namanya pasti berganti. Mungkin saja Mas Nadiem dapat pos baru sebagai Menteri Investasi. Tapi urusan pendidikan merupakan hal yang utama bagi negeri ini, siapapun Menteri-nya.

Selamat utak atik Pak De Jokowi, Semoga Teka-Teki Reshuffle Para Menteri segera terjawab.

Penulis : Khairuddin Budiman