Ada Apa?, 3 Ribu Guru Muhammadiyah Pindah Rame-rame Jadi PPPK. Ini Tanggapan PP!
humannesia.com / Jakarta -- Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Alpha Amirrachman menyorot tentang pengangkatan guru honorer sekolah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Pasalnya banyak guru dari sekolah Muhammadiyah yang juga ikut berame-rame pindah menjadi guru di sekolah negeri.
Alpha mengatakan program yang dijalankan Kemendikbudristek tersebut sudah menimbulkan kegaduhan, terutama di sekolah swasta yang bisa terancam kekurangan guru karena migrasi besar-besaran tenaga pengajar ke sekolah negeri.
"Saat ini sudah tercatat hampir 3 ribu guru Muhammadiyah yang diterima di program PPPK, dan ini katanya akan terus meningkat. Satu sisi mereka mengalami peningkatan pengalaman, peningkatan kesejahteraan. Namun pada saat yang sama mereka meninggalkan sekolah Muhammadiyah dan ini menimbulkan permasalahan baru," ujar Alpha dalam keterangan tertulis, Selasa (11/1/2022).
Dia mengatakan banyak guru-guru dari sekolah Muhammadiyah yang sudah lolos seleksi dan segera diangkat menjadi guru PPPK untuk ditempatkan di sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia.
Beberapa di antaranya bahkan juga berstatus sebagai kepala sekolah sehingga menimbulkan masalah baru di dunia pendidikan.
Padahal menurutnya tak mudah mencari guru pengganti untuk dapat mengisi kekosongan tenaga pengajar di sekolah Muhammadiyah.
Pihaknya juga mengklaim menderita akibat kehilangan lebih dari tiga ribu pengajar ke sekolah negeri.
"Program ini akan menimbulkan distabilisasi di sekolah-sekolah swasta termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kami menderita dalam hal material dan immaterial dengan eksodus tiga ribu guru kita ke sekolah negeri," keluhnya.
Dia kemudian mengingatkan kepada pemerintah bahwa akan menimbulkan kerugian akibat program PPPK guru yang mungkin bakal dialami oleh sekolah swasta lain seperti PGRI, Tamansiswa, sekolah Katolik, Kristen, dan sekolah NU.
"Kerugian akibat program yang dijalankan tanpa memperhitungkan dampak selanjutnya bukan hanya akan mengganggu sekolah-sekolah swasta dari Muhammadiyah saja, tapi juga sekolah swasta lain," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah membuka seleksi PPPK guru mulai tahun 2021 dengan dua tahap, tahap 1 dan 2, sedangkan tahap 3 segera akan berlangsung pada tahun 2022 ini, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekolah negeri.
Program PPPK guru juga disebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini sudah mengabdikan dirinya di berbagai sekolah.
Seleksi PPPK guru 2021 berlangsung dalam tiga tahap yang berjalan hingga pertengahan tahun 2022.
Terbaru, peserta PPPK guru tahap 1 dan 2 yang lolos seleksi, saat ini sedang dalam tahapan melengkapi dokumen untuk pengusulan Nomor Induk PPPK guru.
Dalam seleksi pertama, sebanyak 173.329 guru honorer lulus seleksi.
Sementara, Kemendikbudristek hanya membuka 506 ribu formasi untuk PPPK guru 2021.
Pihak CNNIndonesia.com sudah menghubungi Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudritek Nunuk Suryani terkait protes Muhammadiyah soal kekosongan guru di sekolah swasta akibat pengangkatan PPPK guru 2021. Namun, hingga berita ini ditulis yang bersangkutan belum memberikan penjelasan secara resmi***
Sumber : cnnindonesia.com
Demikian informasi ini dibagikan, semoga bermanfaat.