Terkait Insentif, ATAS Provinsi Aceh Temui Komisi VI DPRA
humanesia.com / BANDA ACEH - Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Provinsi Aceh menemui Komsi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait dengan insentif Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) yang tidak dibayar.
Kehadiran perwakilan ATAS dari 23 kabupaten/kota ke DPRA diterima oleh Komisi VI DPRA, Selasa (21/1/2025).
Ketua ATAS Provinsi Aceh, Aisara Silma SE dalam rilis dikirim ke media ini, Kamis (24/1) mengatakan, tujuannya menemui Komisi VI DPRA yang salah satunya membidangi masalah pendidikan, untuk mengadukan masalah insentif Tenaga Adminitrasi Sekolah (TAS).
"Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) yang sama-sama pegawai provinsi dengan pegawai di Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Wilayah, namun kami tidak mendapatkan insentif," ujar Aisara.
Dulu katanya, sebelum pegawai jenjang pendidikan menengah dibayarkan insentifnya oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun semenjak beralih ke provinsi sama sekali tidak dibayarkan.
Sementara staf di Cabdisdik Wilayah, mereka tetap menerima insentif yang nilainya jutaan berdasarkan golongan tiap bulannya. Apa bedanya dengan kami, tanya Aisara.
Sebelumnya kami telah mengadukan hal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang menyambut kehadiran kami dengan baik dan mendiskusikan masalah ini.
"Kami bermohon kepada DPRA khususnya di Komisi VI untuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga administrasi sekolah supaya dianggarkan, agar kami bisa juga menikmati jerih payah selama ini," pintanya.
Aisara menambahkan, kalau tidak sebesar yang diterima oleh staf di Cabdisdik, kami menerima dengan ikhlas seberapa pun besarannya yang bisa dianggarkan oleh eksekutif dan legislatif.
Menanggapi keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh ATAS Provinsi Aceh, Ketua Komisi VI DPR diwakili Ihya Ulumuddin SP MH yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI menanggapinya tuntutan mereka degan serius.
Di hadapan Anggota Komisi VI DPRA yang hadir, ia berjanji akan menerima aspirasi dan masukan dari ATAS Provinsi Aceh, dan memaklumi tuntutan tersebut.
"Saat ini anggaran tahun 2025 sudah diparipurnakan, kami akan mencoba memperjuangkan di anggaran perubahan seberapa yang bisa dianggarkan untuk tenaga adminisrasi sekolah," ujarnya.
Diharapkannya, semoga tahun-tahun berikutnya pihak eksekutif mengusulkan untuk tenaga administrasi sekolah ini dan pihak legislatif bisa mengesahkannya.
"Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh ATAS Provinsi Aceh dengan melakukan diskusi untuk mencari solusi, karena DPRA menerima semua aspirasi untuk diperjuangkan," pungkasnya.(***)
Kehadiran perwakilan ATAS dari 23 kabupaten/kota ke DPRA diterima oleh Komisi VI DPRA, Selasa (21/1/2025).
Ketua ATAS Provinsi Aceh, Aisara Silma SE dalam rilis dikirim ke media ini, Kamis (24/1) mengatakan, tujuannya menemui Komisi VI DPRA yang salah satunya membidangi masalah pendidikan, untuk mengadukan masalah insentif Tenaga Adminitrasi Sekolah (TAS).
"Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) yang sama-sama pegawai provinsi dengan pegawai di Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Wilayah, namun kami tidak mendapatkan insentif," ujar Aisara.
Dulu katanya, sebelum pegawai jenjang pendidikan menengah dibayarkan insentifnya oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun semenjak beralih ke provinsi sama sekali tidak dibayarkan.
Sementara staf di Cabdisdik Wilayah, mereka tetap menerima insentif yang nilainya jutaan berdasarkan golongan tiap bulannya. Apa bedanya dengan kami, tanya Aisara.
Sebelumnya kami telah mengadukan hal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang menyambut kehadiran kami dengan baik dan mendiskusikan masalah ini.
"Kami bermohon kepada DPRA khususnya di Komisi VI untuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga administrasi sekolah supaya dianggarkan, agar kami bisa juga menikmati jerih payah selama ini," pintanya.
Aisara menambahkan, kalau tidak sebesar yang diterima oleh staf di Cabdisdik, kami menerima dengan ikhlas seberapa pun besarannya yang bisa dianggarkan oleh eksekutif dan legislatif.
Menanggapi keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh ATAS Provinsi Aceh, Ketua Komisi VI DPR diwakili Ihya Ulumuddin SP MH yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI menanggapinya tuntutan mereka degan serius.
Di hadapan Anggota Komisi VI DPRA yang hadir, ia berjanji akan menerima aspirasi dan masukan dari ATAS Provinsi Aceh, dan memaklumi tuntutan tersebut.
"Saat ini anggaran tahun 2025 sudah diparipurnakan, kami akan mencoba memperjuangkan di anggaran perubahan seberapa yang bisa dianggarkan untuk tenaga adminisrasi sekolah," ujarnya.
Diharapkannya, semoga tahun-tahun berikutnya pihak eksekutif mengusulkan untuk tenaga administrasi sekolah ini dan pihak legislatif bisa mengesahkannya.
"Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh ATAS Provinsi Aceh dengan melakukan diskusi untuk mencari solusi, karena DPRA menerima semua aspirasi untuk diperjuangkan," pungkasnya.(***)
Kontributor : Baihaqi
